Aspek Hukum dan Etika Penggunaan Simulasi dalam Kedokteran

Landasan Etika dalam Simulasi Medis

Etika kedokteran tradisional bertumpu pada empat prinsip utama: beneficence (berbuat baik), nonmaleficence (tidak membahayakan), autonomy (menghormati hak individu), dan justice (keadilan).
Dalam konteks simulasi medis, prinsip-prinsip ini tetap relevan, meski penerapannya berbeda:

• Beneficence: simulasi dirancang untuk melatih mahasiswa agar memberikan manfaat bagi pasien nyata di masa depan.

• Nonmaleficence: simulasi menggantikan risiko belajar langsung pada pasien, sehingga menekan potensi cedera atau kesalahan klinis.

• Autonomy: peserta berhak mengetahui tujuan, durasi, dan evaluasi simulasi sebelum berpartisipasi.

• Justice: setiap mahasiswa harus memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses pengalaman simulasi dengan fasilitas dan waktu yang setara.

Menurut Ziv et al. (2022) dalam Medical Teacher, penerapan empat prinsip tersebut menjadi fondasi moral bagi semua program pelatihan medis berbasis simulasi. Tanpa kejelasan etika, pendidikan dapat tergelincir menjadi sekadar “kompetisi performa” alih-alih proses pembelajaran yang membangun karakter profesionalisme.

Privasi dan Kerahasiaan dalam Data Simulasi

Dalam era digital, hampir semua sesi simulasi kini direkam untuk keperluan evaluasi dan debriefing.
Namun, rekaman tersebut sering kali memuat data pribadi—baik ekspresi, suara, maupun hasil performa mahasiswa.
Menurut Cant & Levett-Jones (2021) dalam Clinical Simulation in Nursing, institusi pendidikan wajib memiliki kebijakan yang jelas mengenai penyimpanan, durasi retensi, dan hak akses terhadap data simulasi.

Beberapa poin penting yang harus dijaga antara lain:

• Rekaman simulasi hanya digunakan untuk tujuan pendidikan, bukan untuk publikasi tanpa izin.

• Peserta harus memberikan informed consent sebelum sesi dimulai.

• Evaluasi hasil latihan tidak boleh disebarluaskan di luar konteks akademik.

• Data performa mahasiswa merupakan informasi sensitif yang harus dilindungi seperti data medis pasien.

Dengan demikian, prinsip kerahasiaan akademik (academic confidentiality) menjadi setara pentingnya dengan kerahasiaan medis dalam praktik klinik nyata.

Keadilan Akses dan Tanggung Jawab Institusi

Simulasi medis idealnya memberikan kesempatan belajar yang sama kepada setiap mahasiswa.
Namun, keterbatasan alat, jadwal, dan sumber daya sering menciptakan ketimpangan.
Hal ini dapat memunculkan isu etika baru: apakah adil jika satu kelompok mendapat latihan intensif dengan manikin berteknologi tinggi, sementara kelompok lain hanya mendapat teori atau video?

Rosen et al. (2023) dalam Simulation in Healthcare menekankan pentingnya kebijakan internal yang mengatur distribusi waktu dan penggunaan fasilitas simulasi secara proporsional.
Institusi juga bertanggung jawab memastikan bahwa setiap mahasiswa memperoleh umpan balik yang setara, tanpa bias gender, asal universitas, atau latar sosial.
Dalam konteks ini, simulasi bukan sekadar alat pelatihan, tetapi sarana menjunjung nilai keadilan dalam pendidikan kedokteran.

Aspek Hukum: Kepemilikan Data dan Tanggung Jawab Hasil Latihan

Salah satu tantangan hukum utama dalam simulasi adalah kepemilikan data hasil latihan.
Apakah rekaman simulasi milik mahasiswa, fasilitator, atau institusi?
Jika data tersebut digunakan untuk penelitian atau publikasi, siapa yang harus memberikan izin?

Sebagian besar yurisdiksi internasional mengakui bahwa hasil latihan yang dilakukan di fasilitas pendidikan merupakan hak milik institusi, namun peserta tetap memiliki hak moral atas data pribadi mereka.
Karena itu, dibutuhkan mekanisme persetujuan tertulis yang menegaskan:

• hak akses mahasiswa terhadap hasil performanya,

• larangan distribusi tanpa izin, dan

• kewajiban institusi untuk menghapus data jika peserta meminta (sesuai prinsip right to be forgotten dalam regulasi data).

Di Indonesia, pengaturan formal mengenai simulasi medis belum spesifik, tetapi dapat diacu melalui UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).
Keduanya menekankan pentingnya perlindungan kerahasiaan individu dan tanggung jawab profesional dalam konteks pembelajaran.

Penggunaan Simulasi untuk Evaluasi dan Sertifikasi

Simulasi juga digunakan sebagai instrumen penilaian kompetensi (assessment) dalam pendidikan kedokteran dan keperawatan.
Namun, ini membuka perdebatan etis baru: apakah etis menggunakan hasil simulasi sebagai dasar kelulusan tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis peserta saat ujian?
Tekanan mental yang tinggi dapat memengaruhi performa, padahal tujuan utama simulasi adalah pembelajaran, bukan seleksi.

Solusi yang direkomendasikan oleh Nestel et al. (2021) dalam Advances in Simulation adalah dual-purpose simulation—memisahkan sesi latihan dari sesi penilaian formal, serta memastikan adanya debriefing pasca-ujian.
Hal ini menjaga keseimbangan antara objektivitas evaluasi dan perlindungan kesejahteraan mahasiswa.

Etika Penggunaan Manikin dan Replika Tubuh Manusia

Beberapa manikin digunakan untuk pelatihan prosedur invasif seperti intubasi, kateterisasi, atau injeksi intravena.
Pertanyaannya, apakah penggunaan replika tubuh manusia ini memiliki batas etika tertentu?
Jawabannya terletak pada tujuan dan konteks penggunaannya.
Jika pelatihan dilakukan dalam batas akademik, dengan tujuan peningkatan keterampilan dan bukan eksploitasi visual, maka praktik ini etis.
Namun, jika simulasi divisualisasikan secara berlebihan atau digunakan untuk promosi komersial tanpa persetujuan institusional, hal itu dapat melanggar kode etik profesional.

Di Indonesia, hal ini diatur secara implisit dalam prinsip non-komersialisasi tubuh manusia dalam KODEKI dan aturan etik penelitian biomedis.

Tanggung Jawab Moral Fasilitator dan Desainer Skenario

Fasilitator memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga psikologis peserta simulasi, terutama ketika skenario berisiko emosional tinggi seperti kematian pasien atau kegagalan resusitasi.
Tanpa bimbingan yang empatik, simulasi dapat memunculkan trauma atau rasa gagal yang mendalam.
Desainer skenario perlu memastikan bahwa setiap latihan memiliki tahap prebriefing yang menjelaskan konteks, serta debriefing untuk menutup sesi secara reflektif dan sehat.

Institusi yang memfasilitasi simulasi juga memiliki kewajiban etis untuk memastikan alat dan skenario digunakan hanya untuk tujuan akademik dan riset, bukan demonstrasi publik tanpa landasan ilmiah.
Dalam praktiknya, banyak universitas dan rumah sakit di Indonesia bekerja sama dengan distributor resmi seperti PT Java Medika Utama, yang memastikan setiap manikin dan perangkat simulasi digunakan sesuai standar pendidikan dan etika internasional.

Etika Publikasi dan Visualisasi Simulasi

Dalam publikasi ilmiah, laporan kegiatan simulasi sering kali dilengkapi dengan foto atau video.
Namun, tanpa kebijakan yang tepat, publikasi semacam ini dapat melanggar hak privasi peserta atau menimbulkan salah tafsir publik.
Prinsip yang perlu dipegang:

• Tidak menampilkan wajah peserta tanpa izin tertulis.

• Tidak menampilkan bagian anatomi manikin secara eksplisit yang dapat disalahartikan.

• Mencantumkan sumber dan konteks pendidikan secara jelas.

Etika visualisasi ini juga menjadi perhatian banyak jurnal medis internasional yang kini mensyaratkan photo release form bahkan untuk dokumentasi kegiatan simulasi.

Refleksi: Menuju Simulasi yang Etis, Aman, dan Bermartabat

Teknologi simulasi adalah anugerah besar bagi dunia pendidikan kedokteran.
Namun, seperti halnya pisau bedah, ia memerlukan tangan yang bijak untuk menggunakannya.
Aspek hukum dan etika tidak boleh dianggap sebagai penghambat inovasi, tetapi sebagai penuntun moral agar kemajuan teknologi tetap berpihak pada keselamatan, keadilan, dan martabat manusia.
Institusi yang menanamkan kesadaran etis dalam setiap tahap pelatihan akan menghasilkan tenaga kesehatan yang bukan hanya terampil secara klinis, tetapi juga berkarakter, empatik, dan bertanggung jawab di hadapan hukum maupun nurani.

Referensi

1. Ziv, A., Boet, S., & Dieckmann, P. (2022). Ethical and legal considerations in simulation-based medical education. Medical Teacher, 44(5), 531–539. [Scopus Q1]

2. Cant, R., & Levett-Jones, T. (2021). Privacy, consent, and data governance in clinical simulation recording. Clinical Simulation in Nursing, 57, 10–18. [Scopus Q1]

3. Rosen, M. A., Hunt, E. A., & Dieckmann, P. (2023). Institutional accountability in simulation-based assessment and learning. Simulation in Healthcare, 18(2), 85–94. [Scopus Q1]